Notification

×

Iklan

Iklan

Wujudkan Kesejahteraan Kota, Hentikan Pemiskinan Masyarakat Kota Medan

02/12/21 | Desember 02, 2021 WIB Last Updated 2021-12-02T10:40:45Z

MAJALAH CEO - Medan, 2 Desember 2021, KP DPC GMNI MEDAN, Kemiskinan masih menjadi salah satu perhatian serius. Pertarungan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan menekan angka kemiskinan masih berjalan ditempat. Rakyat berjuang dengan daya dan upaya sendiri. Pemerintah berjalan dengan program normatif dan terkesan live service. Kebijakan-kebijakan dan program yang berpihak atau pro rakyat masih sebatas kampanye yang tidak dapat dinikmati secara rill oleh masyarakat. (sambut kristianus dachi)

Pergerakan kapitalis birokrat telah berkembang dan mengakar sudah sejak lama. Kesadaran ini muncul akibat praktek pemiskinan masih terjadi dengan massifnya. Kapitalis birokrat bersembunyi pada jabatan yang melekat padanya, memaikan peran yang sangat lihai dan rapi. Wajar saja, kehidupan kebangsaan masih diterpa dengan persoalan ketimpangan dan masih jauh dari kesejahteraan.

kemiskinan dan pemiskinan masyarakat, Situasi tersebut terjadi di Kota Medan. Persoalan ketimpangan dan kemiskinan rakyat Kota seakan belum memiliki jalan keluar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebanyak 183,79 ribu jiwa atau 8,08 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk. Memasuki tahun 2020 sampai tahun 2021, bisa dibayangkan bahwa angka kemiskinan masyarakat kota bisa naik signifikan. Faktor penyebab kenaikan angka kemiskinan itu sudah tentu dipengaruh oleh pandemic covid-19. Selain itu, kebijakan pengedalian dan penanggulan kemiskinan (Perda No.05 tahun 2015) dari pemerintah kota tidak terimplementasi secara rill dan kongkrit melalui program jemput bola. (ungkap dachi)

Jika dilihat secara awam dan umum, masyarakat yang berpotensi miskin dan mengalami kesengsaraan pada saat sekarang ini ada dibeberapa sektor yaitu tukang becak, supir angkot, buruh harian lepas (BHL), buruh nelayan, buruh pabrik dan lain-lain. Beban ekonomi menjadi terasa sangat berat dan tidak terkendalikan. Asumsinya, jika dilakukan pendataan dan penelitian secara objektif dan kompherensif terkait jumlah dan keadaan rakyat miskin maka hasilnya sangat miris.

Ironis, dalam situasi dan kondisi yang sangat serius seperti ini pemerintahan kota dalam hal ini Walikota Medan masih fokus dan bertarung pada 5(lima) program prioritas yang semangat pembangunan kesejahteraan masih terkesan “imagine orientied”. (pungkas dachi)

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, sebagai Marhaenis, sebagai kader Pejuang-Pemikir Pemikir Pejuang, sebagai intelektual yang bertanggungjawab dan memikul beban rakyat. Komite Perjuangan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Medan menentukan sikap dan perjuangan Kepada Bapak Wali Kota Medan. Ada pun persoalan melauni kepemimpinan Bapak Bobby Nasution sebagai wali kota medan (tegas dachi)

1. kemiskinan rakyat menjadi persoalan uatama dalam upaya membangun kota melalui (perda No.05 tahun 2015)
2. upah dan mekanisme pengupahanmasih jauh dari semangat kesejahteraan
3. pancasila belum menjadi semangat dan landasan kebijakan pemerintah diberbagai sektor.
4. Komersialisasi dunia pendidikan dan kesehatan yang masih membelenggu rakyat miskin
×
Berita Terbaru Update