Notification

×

Iklan

Iklan

Polisi Segera Periksa Notaris PS dan MS (Ketua LSM KPK Sumut)

25/11/21 | November 25, 2021 WIB Last Updated 2021-11-24T17:31:07Z

MAJALAH CEO - Lubuk Pakam. Dilokasi tanah yang sama terdapat 2(dua) surat. SK Camat dan SK Notaris Parningotan Simbolon Pada Tahun 1986 Sarijan, Ramun dan Boinem melepaskan hak/ mengganti rugikan tanah seluas 645m2, ukuran 7.5m2 x 86m2 kepada Gagah Sitepu (SK Camat No.593/134/1986 ). Tahun 2012 atas tanah tersebut terbit Akta Notaris Parningotan Simbolon. Sehingga diatas tanah tersebut berdiri plank yang bertuliskan tanah ini Milik Mardi Sijabat Ketua LSM KPK Provinsi Sumatera Utara seluas 1250m2 : Akta Notaris Parningotan Simbolon dan Surat Keputusan Gubernur Sumut No.592.l-50/DS.l/1985( tidak berlaku lagi).

Sesuai surat keterangan Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut menjelaskan : Bahwa surat No.592.l-50/DS.l/1985 SUDAH DIBATALKAN ATAU TIDAK BERLAKU LAGI.

Dengan berdirinya plank tersebut sehingga lapor melapor terjadi di Polresta DS padahal diatas tanah tersebut sudah ada keterangan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa Putusan tersebut SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP/ INCRAKHT dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ketua Garda Kamtibmas Indonesia Provinsi Sumatera Utara sangat Berharap kepada Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia segera dalam memberantas mafia tanah serius sesuai dengan Program Bapak Kapolri POLRI PRESISI.

Bahwa dalam hal ini Pasal 263,264,266 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan dan Pemalsuan Dokumen. (JS)
×
Berita Terbaru Update