Notification

×

Iklan

Iklan

Hakim PTUN DKI JAKARTA Gelar Sidang Lapangan

09/06/21 | Juni 09, 2021 WIB Last Updated 2021-07-16T08:53:56Z
Apartemen Pluit Sea View Didatangi Hakim PTUN DKI JAKARTA Gelar Sidang Lapangan MAJALAHCEO- JAKARTA – Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Irhamto SH gelar sidang lapangan terkait adanya salah tata letak pembangunan Sea View Apartemen dengan 3 (tiga) tower dan 25 (dua puluh) lantai yang sudah berpenghuni di Jalan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut), beberapa waktu lalu.

Pemilik sah Sea View Apartemen Khairil Anwar mengatakan, sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, ia membeli lahan dari pihak ahli waris Nurohim dan semua suratnya lengkap di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan karena terbentur biaya dan kemudian dinaikan ke tingkat tata niaga, namun terbentur biaya, jadi tidak terurus. “Pada tahun 2007, karena terbentur biaya, akhirnya terbengkalai lama kepengurusan lahan ini dan tidak terurus. Tiba-tiba ada tiang pancang masuk ke dalam lahan saya. Saya tanya kok ada tiang pancang? Mereka jawab tanahnya sudah saya beli bang. Tanah yang mana yang dibeli? Di tanah saya, jawab pengelola apartemen ini,” ujar Khairil Anwar kepada wartawan ketika ditemui usai acara sidang lapangan.

Pemilik sah lahan kosong yang saat ini sudah dibangun dengan kokoh gedung Sea View Apartemen Khairil Anwar (pertama dari kiri) didampingi Kuasa Hukumnya Bang Jafarudin SH menunjuk maket di atas kertas karkir lokasi lahannya yang aaat ini sudah terbangun gedung Sea View Apartemen, Jakut

Dikatakannya, mereka (pihak pengelola gedung apartemen) akhirnya kocar-kacir dan ia menghubungi (OS) agar mediasi pihaknya dengan pihak A. “Saya bilang ke Bang OS, bahwa A sudah menjarah tanah saya. Akhirnya, OS menelpon A dan saya memertemukan A dan OS serta OS juga sudah melihat lokasi apartemen ini, ” katanya.

“Sudah juga diajak untuk bersidang antara A dan OS. Akhirnya, OS mengatakan, kalau tidak ada jalan damai bawalah ke PTUN perkara ini. Setelah acara buka puasa, Direktur Bina Karya yang membangun proyek apartemen ini datang ke saya dan mengatakan, perkara ini agar masuk ke pengadilan. Kalau sudah ada putusan dari pengadilan, barulah saya selesaikan, kata Direktur Bina Karya.

Makanya, perkara ini saya masukan ke PTUN. Saran OSO pun mengatakan, bawa saja perkara ini ke PTUN karena tidak mau damai. Awalnya, pihak A mau membayar Rp30 miliar untuk uang damai, tapi saya tolak karena saya minta Rp100 miliar,” ungkapnya.

Dikatakannya, akhirnya tidak ada titik temu dan pihaknya mengajukan kasus perkara ini ke PTUN. “Ternyata, mereka tidak memunyai Surat Hak Mengelola Tanah atau Warkah atas lahan saya ini. BPN tidak bisa menunjukan surat kepemilikan lahan yang dijual ke Aguan ke saya. Sampai sekarang pun pihak pengelola gedung apartemen ini bilangnya beli lelang. Beli lelang di RT 01 RW 017. Sementara, lahan saya ini berada di RT 05 RW 03. Jadi fatal salah mereka ini,” tegasnya.

“BPN juga memecahkan lagi sertifikat lahan ini menjadi 7 (tujuh) sertifikat dalam sekejap. Dari 26.000 (dua puluh enam ribu) Meter persegi atau 2,6 Hektare (Ha) luas lahan ini dipecahkan menjadi 7 sertifikat. Sertifikat ini sudah berada di BPN semua. Alamat lengkap lahan saya miliki ini adalah di Jalan Muara Baru, Penjaringan, Jakut, RT 05 RW 03,” urainya.

Dijelaskannya, sebanyak 2 (dua) tower sudah terisi semua. “Mungkin semua kamar apartemen sudah terjual semua. Mudah-mudahan perkara ini akan saya bawa ke jalur pidana karena sudah mengambil hak lahan orang lain. Apalagi, ketika sidang di PTUN, mereka tidak bisa membuktikan surat tanah miliknya atas lahan milik saya ini, dan tidak bisa mengasih lihat surat-surat bukti mereka beli lahan saya ini,” paparnya.

“Bukti surat lelang pun tidak bisa mereka buktikan. Sampai sekarang, mereka bilang beli lelang di RT 01 RW 03. Letak RT 01 RW 03 itu jauh di seberang laut sana. Sejak jaman Presiden Republik Indonesia (RI) ke-2 (dua) Almarhum (Alm) HM Soeharto belum ada pemecahan Rukun Tetangga (RT) di wilayah sana, dari tahun 1960. Saya juga pegang Surat Warkah dari tahun 1960,” jelasnya.

Menurutnya, perkara ini sudah di-PTUN-kan dan agenda selanjutnya kalau sudah ada putusan Hakim PTUN, maka perkara ini akan dibawa ke ranah pidana. “Saya melihat ada oknum BPN bekerjasama dengan oknum pengusaha untuk mengeluarkan surat kuasa, membuat surat kuasa palsu. Sementara, surat kuasa asli ada sama saya. Surat Performing Indonesia (PI) yang ditandatangani oleh lurah ada di saya semua,” paparnya.

“PT Bina Karya juga mengaku beli lahan ini di RT 01 RW 017. Kuasa Hukum mereka jelas mengatakan, membeli lahan ini di RT 01 RW 017,” paparnya.

Dijelaskannya, ketika dicek lokasi RT 01 RW 017 adalah waduk Pluit. “Ketika waduk Pluit dibongkar oleh mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Basuki atau Ahok, mereka atau pihak pengelola apartemen ini lari ke wilayah saya ini. Bekerjama dengan oknum BPN bernama C selaku Kepala BPN Jakut,” terangnya.(dod)

×
Berita Terbaru Update