Notification

×

Iklan

Iklan

Dirut Baru Harapan Baru Bagi Pelayanan BPJS Kesehatan

27/04/21 | April 27, 2021 WIB Last Updated 2021-04-26T18:48:54Z

MAJALAH CEO | Jakarta, Program Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional yang pelaksanaannya dipercayakan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih dinilai masyarakat jauh dari makna keadilan.

Menurut pengamat kebijakan publik Prof.Dr.H.Paiman Raharjo Guru Besar Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama) menilai bahwa penerapan BPJS Kesehatan masih memiliki banyak persoalan. Ada yang mengatakan persoalan utama BPJS adalah masalah iuran, ada pula yang mengatakan bahwa salah kelola merupakan akar masalah BPJS Kesehatan selama ini. Namun sebenarnya di samping dua masalah yang dipersepsikan masyarakat tersebut, ada 4 masalah utama menurut paiman. Dalam pengamatan paiman, 4 masalah tersebut antara lain:

Pertama, masalah proses aktivasi kartu. BPJS kesehatan menerapkan aturan bahwa kartu pengguna BPJS Kesehatan baru bisa ajtif sepekan setelah pendaftaran diterima. Sedang sakit bisa menimpa seseorang tanpa terduga dan tak mungkin bisa ditunda.

Kedua, masalah rujukan lembaga jasa kesehatan yang ditunjuk BPJS kesehatan sangat terbatas dan tidak fleksibel. Peserta BPJS hanya boleh memilih salah satu fasilitas kesehatan untuk memperoleh rujukan dan tidak bisa ke faskes lain meskipun sama-sama bekerja sama BPJS. Keterbatasan tersebut menyulitkan orang yang sering berpergian dan bekerja di tempat jauh.

Ketiga, masalah rumitnya alur pelayanan BPJS Kesehatan karena menerapkan alur pelayanan berjenjang.Dimana sebelum ke rumah sakit, peserta wajib terlebih dulu ke faskes tingkat pertama yaitu puskesmas.

Ke empat, masalah pembayaran biaya pengobatan. Banyak peserta BPJS mengeluhkan pembayaran biaya pengobatan yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, seharusnya BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasar asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari berbagai masalah tersebut di atas, paiman sangat yakin bisa diselesaikan oleh dirut BPJS Kesehatan yang baru yakni Prof.dr.Ali Gufron Mukti. Saya sangat mengenal betul kredibilitas, kualitas dan kemampuan Prof Ali Gufron sejak beliau menjabat wakil menteri kesehatan.Beliau memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja.

Di tanya soal besaran iuran BPJS yang memberatkan peserta, paiman menyatakan bahwa pemerintah sudah memberikan subsidi Rp.7.000,- untuk kelas III dari Rp.42.000,- menjadi Rp.35.000,-, sedang kelas I Rp.150.000,- dan kelas II sebesar Rp. 100.000,- hal ini sesuai Perpres No 64 tahun 2020.

Terkait iuran BPJS agar tidak membebani peserta, paiman mengatakan akan sampaikan solusi jitu kepada dirut BPJS Kesehatan saat ketemu langsung, minimal iuaran BPJS tidak naik, tapi jika solusi yang ditawarkan nanti bisa berhasil, paiman yakin iuran BPJS Kesehatan bisa turun signifikan, ujar paiman mengakhiri perbincangannya. [red.Dody]
×
Berita Terbaru Update